Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang antusias dan berpotensi untuk mengimplementasikan proyek-proyek mitigasi perubahan iklim, seperti pelaksanaan REDD. Kabupaten Malinau telah melakukan perjanjian dengan sebuah perusahaan untuk mempersiapkan pelaksanaan REDD untuk kawasan hutan lindungnya sejak tahun 2007. Kabupaten Berau juga telah mempublikasikan rencana mereka dalam salah pertemuan yang membahas perubahan iklim di Bangkok bulan September 2009.

Perdebatan tentang REDD telah terjadi sejak program ini dikenalkan, bahkan hingga kini perdebatan ini terus tajam, antara yang pro dan kontra sama kuat. Untuk mengantisipasi itu Kalimantan Timur pada tahun 2008 telah membentuk kelompok kerja REDD, yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi dan lembaga internasional. Pokja ini bertugas untuk melakukan kajian dan diskusi terkait REDD di level pemerintah. Selain Pokja REDD, banyak lembaga lain yang bekerja dengan isu REDD di Kalimantan Timur.

Namun demikian, BEBSiC melihat informasi mengenai REDD masih belum sepenuhnya dapat diketahui oleh publik. BEBSiC juga melihat bahwa inisiasi-inisiasi yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan REDD di Kalimantan Timur masih belum tersosialisasi dengan baik. Termasuk juga masih sangat minim terjadi perdebatan terkait dengan REDD di Kalimantan Timur.

Berkaitan dengan itu, BEBSiC bersama dengan Yayasan BIOMA dan IKA Fahutan Unmul merasa perlu untuk membuka ruang perdebatan antara pihak-pihak yang mendorong pelaksanaan REDD dan pihak-pihak yang kontra dengan pelaksanaan REDD, sehingga dapat terbangun diskursus dan pembelajaran terkait dengan REDD yang akan diimplementasikan di Kalimantan Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 bertempat di Ruang Pertemuan Lt. 3 Dekanat Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda.

Hadir sebagai Panelis Pro-Kontra REDD di Kalimantan Timur ini adalah:

1. Tunggul Butar Butar (GTZ-ForClime)
2. Wahyu Widhi Heranata (Subdin PPA Dinhut Kaltim)
3. Bernaulus Saragih, M.Sc. (Fakultas Kehutanan Unmul)
4. Martua T. Sirait (ICRAF/Samdhana Institute)
5. Ahmad Wijaya (Bioma)

Moderator: Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono, M.Agr. dan Panthom Sidi Priyandoko, S.Hut.

Review hasil diskusi adalah:

1. Persoalan yang penting dan meluas menjadi permasalahan pokok dalam kegiatan REDD berupa: Aspek global dimana peran negara-negara besar kepada negara berkembang, Ketidak-adilan distribusi berupa kompensasi dan Persoalan keterjaminan masa depan terutama masyarakat yang tergantung pada hutan;
2. Kalimantan Timur berkomitmen yang tertuang dalam rumusan hasil Lokakarya Nasional Lingkungan Hidup di Balikpapan pada tanggal 1 Desember 2009 (Lihat Rumusan Hasil). Kalimantan Timur seharusnya mempunyai konsep tersendiri terkait dengan REDD tidak menunggu konsep dari pihak luar. Konsistensinya masih dipertanyakan;
3. Masuknya Kapital dalam REDD mengikat masyarakat desa (sebagai penjual dan pembeli) dalam suatu model perdagangan yang sebenarnya barang yang dijual masih berkembang. Penyelesaian kepastian lahan (land tenure) dan juga evaluasi terhadap nilai hutan yang menurun atau bertambah yang diperlukan;
4. Diperlukan prakondisi dan kepastian yang jelas terkait dengan rencana REDD Kaltim dan beberapa pembelajaran yang seharusnya menjadi pelajaran penting untuk mengembangkan REDD di Kaltim. Pembelajaran di Kaltim misalnya: SFM (Mandatory dan Voluntery), HoB, Forum DAS, dsb;
5. Pokja REDD Kaltim diminta untuk lebih tegas pada tataran implementasi dibanding tataran program dan tidak hanya tergantung pada pendanaan dari pihak luar jika ingin membangun REDD Kaltim;
6. Pokja REDD Kaltim perlu melakukan mengkritisi dan mensosialisasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ketidak-adilan dalam rencana REDD Kaltim khususnya dalam pelaksanaan dilapangan (3 kabupaten) dan permasalahan di tingkat lokal, nasional dan internasional.

SAMARINDA, – Pemkot Samarinda dinilai telah mengkhianati visinya. Visi pemkot selama ini selalu digemborkan sebagai sebagai kota jasa, perdagangan, industri, dan permukiman yang berwawasan lingkungan. Kenyataannya, kota ini telah bergeser menjadi kota tambang. Tak kurang dari 71 persen (50.742 ha) dari luasan kota ini sudah dikepung dan habis dikapling untuk tambang batu bara.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi lingkungan yang digelar Ikatan Alumni (IKA) Fahutan Unmul di Gedung PPHT Unmul Samarinda, Rabu (16/12). Diskusi bertema “Menyeimbangkan Fungsi Ekologi dalam Pemanfaatan Ruang dan Mendukung Daya Dukung Lingkungan Kota Samarinda” ini menghadirkan pembicara Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Samarinda Lutvi Fadli dan Ade Fadli dari BEBSiC. Sebagai pembahas adalah Dr Ir Tarsoen Wiryono dari UI dan Achmad Bintoro dari Tribun Kaltim.

“Ini adalah pengkhianatan terhadap visi misi kota ini sebagai kota jasa dan dagang,” tegas Ocha, sapaan Kahar Al Bahri, Dinamisator Jatam Kaltim, dalam sesi tanya jawab. Ia juga mengkritisi paparan Bappeda berjudul “Tata Ruang Kota Samarinda, Peranannya dalam Mendukung Fungsi Ekologis dan Ekonomi Secara Komprehensif” yang sama sekali tidak menyebutkan peruntukkan tambang. Padahal, banyaknya izin Kuasa Pertambangan (KP) diyakini sebagai penyebab banjir di kota ini.

Diskusi yang dibuka oleh Ketua IKA Fahutan Unmul, Darlis Pattalongi ini dihadiri para alumni Fahutan Unmul dan dipandu budayawan Roedy Haryo AMZ. Sejumlah pakar kehutanan seperti Prof Dr Ir Soeyitno Sudirman, Dr Ir Chandra Dewana Boer, Dr Ir Sigit Hadiwinarto yang selama ini mendalami masalah banjir juga hadir. Ada pula Kepala KRUS Ir Syarif Effendi MP, aktivis LSM, Kepala UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam Kaltim Wahyu Widhi, dan Dr Ir Hetifah Sjaifudian MPP, anggota Komisi X DPR RI yang juga Ketua Alumni Planologi ITB.

Sebelumnya, Lutvi membeber secara umum kondisi tata ruang kota. Implementasi pelaksanaan dan izin pemanfaatan tata ruang itu menurutnya, dilakukan Dinas Tata Kota dan Cipta Marga. Bukan oleh Bappeda Samarinda. Karena itu evaluasi dan mekanisme pengawasannya tidak bisa berjalan baik. Soal kawasan lindung, Lutvi menyebut luasannya mencapai 41,74 persen. Tetapi, mengalami penurunan karena untuk perumahan, pembangunan mal dan lainnya.

Ahmad Wijaya dari Yayasan Bioma bahkan bicara lebih keras. “Ini soal pilihan. Ekologi atau ekonomi. Kalau pilih ekologi maka untuk jangka panjang, ekonomi untuk jangka pendek. Logo atau slogan Kota Tepian kalau perlu diganti saja menjadi Kota Galian. Ya, dulu kan banyak ada galian kabel dan pipa, kini banyak galian batu bara,” sindirnya.

Tanggapan pedas muncul karena selama ini sudah banyak kritik disampaikan tapi tidak pernah direspon. Jatam Kaltim membeberkan fakta mengenai bagaimana kota ini telah dikepung oleh puluhan tambang batubara. Baik tambang lewat PKP2B, KP Pusat maupun KP Daerah. Achmad Amins sendiri sudah mengeluarkan izin 76 KP. Banjir yang terjadi berulangkali saat hujan turun, diyakini akibat pengupasan lahan dan tambang itu. Kualitas air banjir lebih kotor.

Ade Fadli sendiri mengaku sudah berulangkali menyampaikan kritikan tapi tidak ditanggapi oleh Pemkot. Wahyudi Manaf, alumni Fahutan Unmul, mengatakan, ada single power yang bermain. Karena itu, ini saatnya untuk menentukan dan mencari kepala daerah yang pro lingkungan, yang tidak mengkhianati visi kota dan tidak melanggar seenaknya RTRW Kota.(bin)

Tanggal: Rabu, 16 Desember 2009 | 21:21 WITA
Link: http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/43779

Samarinda (14/9). Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTRWP Kaltim) yang dipaksakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera disahkan akan menjadi ancaman baru bagi rakyat Kaltim. Dalam draft RTRWP Kaltim tersebut terjadi perluasan kawasan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), penciutan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan Kawasan Lindung, serta penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang tidak jelas peruntukannya.

Mochammad Syoim, Acting Director BEBSiC, menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Pemprov Kaltim belum pernah melakukan penjaringan aspirasi dari publik, apalagi membuka draft RTRWP Kaltim tersebut kepada publik. Ketertutupan proses penyusunan RTRWP Kaltim tersebut telah mengabaikan hak-hak konstitusional warga Kaltim, sehingga RTRWP Kaltim yang sedang dipaksakan pengesahannya cacat secara prosedur.

Pelilbatan masyarakat dalam penataan ruang juga diabaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim hingga saat Rancangan Perda RTRWP Kaltim disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) untuk menuju pengesahan, tidak pernah melakukan proses-proses konsultasi publik, apalagi untuk membuka Raperda RTRWP Kaltim kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi-informasi. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa hingga hari ini Pemprov Kaltim telah memetakan ruang dalam gelap.

Padahal di dalam pasal 60-66 UU No. 26/2007 diatur mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang, dimana ditegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat, dimana peran tersebut antara lain melalui: (a) partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; (b) partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan (c) partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Lebih lanjut, secara substansi, RTRWP Kaltim sangat tidak memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan perlindungan sosial-budaya komunitas lokal. Bahkan, penempatan KSN dalam RTRWP Kaltim sangat kabur dan tidak jelas peruntukannya, sehingga menjadi ancaman baru berupa bencana ekologis. Pemprov Kaltim bahkan mengusulkan pengurangan luas KBK dari 9,7 juta hektar menjadi 7,6 juta hektar dan menambah luas kawasan KBNK dari 5,1 juta hektar menjadi 6,5 juta hektar.

Keinginan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperluas alokasi lahan sebagai kawasan budidaya non-kehutanan (KBNK) sejumlah 2,1 juta hektar sangat tidak berdasar. Dari data Dephut disebutkan bahwa hingga tahun 1999 telah dilakukan pelepasan kawasan hutan sejumlah 6 juta hektar menjadi KBNK, dan hanya sekitar 300-an ribu hektar yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Artinya, hanya 300-an ribu yang ada aktifitasnya, dan sisanya tidak memiliki kejelasan, sehingga tidak relevan keinginan Pemprov Kaltim untuk melakukan perluasan kawasan KBNK.

Disisi lain, APHI Kaltim menyatakan bahwa akan terjadi penyusutan areal di 84 IUPHHK-HA (2.162.635 hektar) dan 32 IUPHHK-HT (710.387 hektar) akibat penerapan Draft RTRWP Kaltim. Dan pengusaha merasa bahwa tata ruang merupakan ancaman bagi mereka, namun hal ini sangat bertolak belakang dengan realitas saat ini, dimana terdapat 51 hak pengelolaan hutan (HPH), dan baru 2 unit pengelola HPH yang memperoleh sertifikasi ekolabel, yang menunjukkan bahwa pengelolaan hutan oleh pengusaha di Kaltim masih jauh dari sistem pengelolaan yang berpihak pada kelestarian.

“Saat ini di Kaltim telah ada 3,1 juta hektar kuasa pertambangan dan 1,2 juta hektar PKP2B; 4,1 juta hektar ijin perkebunan besar; 8,7 juta hektar Ijin Usaha Pengelolaan Hutan; serta kawasan lindung seluas 4,6 juta hektar. Dengan melihat angka tersebut, sudah pasti kawasan-kawasan perlindungan ekologi, sosial dan budaya akan dikorbankan untuk kepentingan industri keruk” ujar Ocha, Dinamisator JATAM Kaltim.

Secara substansi, di dalam RTRW yang akan disahkan dalam bentuk Perda, belum meletakkan kawasan-kawasan yang merupakan kawasan dilindungi bagi kepentingan keberlanjutan kehidupan komunitas lokal/adat serta rakyat, dalam hal ini sekurang-kurangnya adalah:

1. Kawasan dilindungi untuk fungsi jasa ekologis, seperti kawasan untuk penyedia air bersih, kawasan pengendali banjir, kawasan untuk mengurangi erosi-sedimentasi di perairan, serta kawasan perlindungan dari bencana alam dan bencana ekologis;
2. Kawasan dilindungi bagi kehidupan (sosial-ekonomi-budaya) komunitas lokal/adat, seperti kawasan kebun rotan, kawasan pohon madu, kawasan air garam (sopon), kawasan tradisional pertanian-perladangan, kawasan subsisten (obat-obatan, kayu bakar, dan lainnya), kawasan penting bagi budaya komunitas (kubur, wilayah ritual, dan lainnya), serta kawasan-kawasan lain yang proses penentuannya dilakukan oleh komunitas lokal/adat masing-masing;
3. Kawasan dilindungi bagi keberlanjutan kehidupan flora-fauna, seperti kawasan migrasi fauna, kawasan habitat asli bagi flora-fauna endemik, ekosistem unik dan kritis, dan lainnya yang diidentifikasi bersama komunitas lokal.

Selain itu, kawasan ekosistem kritis di Kaltim belum memperoleh perlindungan yang jelas di dalam Draft RTRWP Kaltim. Misalnya, ekosistem Karst yang merupakan areal-areal dengan lithologi dari bahan induk kapur dan lahan ini, sebagian besar terdapat di semenanjung Sangkulirang, memanjang sampai ke Tanjung Mangkaliat dengan luas keseluruhan hanya 432.817 hektar (2,18% dari luas daratan Kaltim) dan yang masih baik seluas 293.747,84 hektar (67.86% dari luasan ekosistem karst), masih belum ditetapkan sebagai kawasan dilindungi di dalam RTRWP Kaltim. Padahal ekosistem tersebut merupakan penopang ketersediaan air tawar bersih untuk generasi mendatang. Malah Pemprov Kaltim berencana untuk menukarnya dengan jalan freeway.

Kawasan ekosistem lain yang penting untuk memperoleh perlindungan adalah kawasan ekosistem kerangas, kawasan ekosistem mangrove, kawasan ekosistem rawa, kawasan ekosistem dipterocarpa dataran rendah dan kawasan ekosistem hutan berkabut. Kawasan tersebut menjadi penting dilindungi karena keunikan dan fungsinya sebagai penopang kehidupan manusia.

Ocha menyampaikan “Proses pengesahan RTRWP Kaltim harus ditunda dan tidak harus disahkan dalam periode DPRD Kaltim saat ini. Karena RTRWP Kaltim akan berimplikasi kepada kehidupan rakyat Kaltim”. Syoim menambahkan, ”Pemprov Kaltim juga harus membuka ruang keterlibatan publik dalam penyusunan RTRWP Kaltim, serta secara substansi RTRWP Kaltim harus menjamin perlindungan kawasan ekosistem penting dan jaminan keselamatan rakyat”. Sudah cukup proses ekstraksi aset-aset alam Kaltim dan terus menghamba pada kepentingan pemodal. Kaltim harus mulai menata diri untuk membangun kemandirian dan melindungi hak-hak dasar komunal rakyat Kaltim. [selesai]

*Siaran Pers bersama JATAM Kaltim, JEFF, BEBSiC tanggal 14 September 2009