SAMARINDA, – Pemkot Samarinda dinilai telah mengkhianati visinya. Visi pemkot selama ini selalu digemborkan sebagai sebagai kota jasa, perdagangan, industri, dan permukiman yang berwawasan lingkungan. Kenyataannya, kota ini telah bergeser menjadi kota tambang. Tak kurang dari 71 persen (50.742 ha) dari luasan kota ini sudah dikepung dan habis dikapling untuk tambang batu bara.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi lingkungan yang digelar Ikatan Alumni (IKA) Fahutan Unmul di Gedung PPHT Unmul Samarinda, Rabu (16/12). Diskusi bertema “Menyeimbangkan Fungsi Ekologi dalam Pemanfaatan Ruang dan Mendukung Daya Dukung Lingkungan Kota Samarinda” ini menghadirkan pembicara Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Samarinda Lutvi Fadli dan Ade Fadli dari BEBSiC. Sebagai pembahas adalah Dr Ir Tarsoen Wiryono dari UI dan Achmad Bintoro dari Tribun Kaltim.
“Ini adalah pengkhianatan terhadap visi misi kota ini sebagai kota jasa dan dagang,” tegas Ocha, sapaan Kahar Al Bahri, Dinamisator Jatam Kaltim, dalam sesi tanya jawab. Ia juga mengkritisi paparan Bappeda berjudul “Tata Ruang Kota Samarinda, Peranannya dalam Mendukung Fungsi Ekologis dan Ekonomi Secara Komprehensif” yang sama sekali tidak menyebutkan peruntukkan tambang. Padahal, banyaknya izin Kuasa Pertambangan (KP) diyakini sebagai penyebab banjir di kota ini.
Diskusi yang dibuka oleh Ketua IKA Fahutan Unmul, Darlis Pattalongi ini dihadiri para alumni Fahutan Unmul dan dipandu budayawan Roedy Haryo AMZ. Sejumlah pakar kehutanan seperti Prof Dr Ir Soeyitno Sudirman, Dr Ir Chandra Dewana Boer, Dr Ir Sigit Hadiwinarto yang selama ini mendalami masalah banjir juga hadir. Ada pula Kepala KRUS Ir Syarif Effendi MP, aktivis LSM, Kepala UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam Kaltim Wahyu Widhi, dan Dr Ir Hetifah Sjaifudian MPP, anggota Komisi X DPR RI yang juga Ketua Alumni Planologi ITB.
Sebelumnya, Lutvi membeber secara umum kondisi tata ruang kota. Implementasi pelaksanaan dan izin pemanfaatan tata ruang itu menurutnya, dilakukan Dinas Tata Kota dan Cipta Marga. Bukan oleh Bappeda Samarinda. Karena itu evaluasi dan mekanisme pengawasannya tidak bisa berjalan baik. Soal kawasan lindung, Lutvi menyebut luasannya mencapai 41,74 persen. Tetapi, mengalami penurunan karena untuk perumahan, pembangunan mal dan lainnya.
Ahmad Wijaya dari Yayasan Bioma bahkan bicara lebih keras. “Ini soal pilihan. Ekologi atau ekonomi. Kalau pilih ekologi maka untuk jangka panjang, ekonomi untuk jangka pendek. Logo atau slogan Kota Tepian kalau perlu diganti saja menjadi Kota Galian. Ya, dulu kan banyak ada galian kabel dan pipa, kini banyak galian batu bara,” sindirnya.
Tanggapan pedas muncul karena selama ini sudah banyak kritik disampaikan tapi tidak pernah direspon. Jatam Kaltim membeberkan fakta mengenai bagaimana kota ini telah dikepung oleh puluhan tambang batubara. Baik tambang lewat PKP2B, KP Pusat maupun KP Daerah. Achmad Amins sendiri sudah mengeluarkan izin 76 KP. Banjir yang terjadi berulangkali saat hujan turun, diyakini akibat pengupasan lahan dan tambang itu. Kualitas air banjir lebih kotor.
Ade Fadli sendiri mengaku sudah berulangkali menyampaikan kritikan tapi tidak ditanggapi oleh Pemkot. Wahyudi Manaf, alumni Fahutan Unmul, mengatakan, ada single power yang bermain. Karena itu, ini saatnya untuk menentukan dan mencari kepala daerah yang pro lingkungan, yang tidak mengkhianati visi kota dan tidak melanggar seenaknya RTRW Kota.(bin)
Tanggal: Rabu, 16 Desember 2009 | 21:21 WITA
Link: http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/43779
